Home Informasi Artikel

Artikel

Workshop Peningkatan Kinerja PDAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanahkan untuk pencapaian 100% akses aman air minum di tahun 2019. Namun target tersebut masih dihadapkan beberapa tantangan, salah satunya adalah rendahnya komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pendanaan air minum. Pasalnya, Pemda hanya memberikan 0,04% dari total APBD untuk sektor air minum.

Hal tersebut diungkapkan Anggota BPPSPAM M. Aulawi Dzin Nun saat membuka Workshop Dalam Rangka Peningkatan Kinerja PDAM di Jakarta, Rabu (06/05/2015).

"Komitmen Pemda menjadi tantangan tersendiri, karena berdasarkan data dari Ditjen Cipta Karya untuk mencapai target 100% akses aman air minum dibutuhkan total anggaran mencapai Rp. 250 Triliun. Dana tersebut diharapkan dari beberapa pihak, salah satunya dari Pemda melalui APBD yaitu sekitar 48% atau Rp. 121,5 Triliun," kata Aulawi.

Selain menyediakan anggaran untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), komitmen Pemda juga harus diwujudkan melalui Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada).

“Jadi komitmen penyediaan air minum itu tidak hanya terjadi pada saat kampanye pemilihan Kepala Daerah tapi harus direalisasikan. Pemda perlu punya perencanaan dan menyusun Jasktrada. Itu merupakan perwujudan komitmen Pemda,” tutur Aulawi.

Sementara Anggota BPPSPAM Syaiful menambahkan, memberikan layanan air minum kepada masyarakat tidak terlepas dari peran PDAM, maka PDAM perlu meningkatkan kinerjanya terutama dari segi manajemennya.

"Persoalan utama PDAM ada pada manajemennya. Untuk itu, Direksi PDAM harus punya jiwa entrepreneurship sehingga dapat memiliki inovasi dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi PDAM,” kata Syaiful.

Selain itu menurutnya, PDAM dapat meningkatkan kinerjanya bila melakukan beberapa hal seperti memiliki hubungan baik dengan pelanggan, memperbaiki sistem penagihan, menurunkan tingkat kehilangan air atau NRW, penggantian meter air pelanggan secara teratur, penerapan tarif Full Cost Recovery (FCR), reklasifikasi pelanggan dan melakukan capacity building.

Sumber : ( BPPSPAM, www.perpamsi.or.id )

 

Peran Serta Swasta Dibatasi, PDAM Harus Bekerja Dua Kali Lipat

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan air minum di Indonesia. Hal ini dikarenakan peran serta swasta sangat dibatasi dalam melakukan kerja sama dengan pemerintah maupun BUMN/BUMD seperti PDAM. Dengan tantangan tersebut, dalam mengelola bisnisnya PDAM harus bekerja dua kali lipat dari biasanya, apalagi dalam roadmap RPJMN 2015-2019, PDAM juga ikut berperan dalam mewujudkan akses aman air minum tahun 2019. Demikian disampaikan Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air Kementerian Koordinator Perekonomian, Purba Robert Sianipar, saat menjadi pembicara pada acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2015, di Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Pembatasan peran swasta ini menurutnya terlihat pada 6 prinsip dasar pengelolaan SDA yang dikeluarkan MK. Poin ke-6 dari pembatasan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Ia berharap kondisi tersebut dapat diterjemahkan PDAM sebagai peluang untuk meningkatkan kemampuannya, apalagi pada poin ke-5 dari 6 pembatasan tersebut disebutkan bahwa prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.

“Perkuataan posisi PDAM baik dalam bentuk perum perseroan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga menjadi peluang dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaam Air Minum atau SPAM. Mampukah PDAM menjawab peluang itu mengingat banyak tantangan yang harus dihadap?. Itu tergantung PDAM itu sendiri, namun harus didukung penuh oleh pemerintah dan pemerintah daerah ,” tegasnya.

Anggota DPR RI, Budi Yuwono, yang juga menjadi pembicara mengatakan dengan pembatalan Undang-Undang SDA itu menjadi momentum bagi PDAM untuk menjadi perusahaan daerah yang bisa dipercaya, harus konsisten dalam melaksanakan kegiatannya. “Jadikan hal ini menjadi momentum yang baik bagi peningkatan kinerja PDAM, sehingga dapat memenuhi hak rakyat atas air,” tuturnya.

Akademisi dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menganggap pembatalan MK itu merupakan momentum bagi pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sehingga adanya kepastian hukum terkait masalah air dan merancang ulang target-target yang harus dicapai dengan aturan-aturan yang baru.

Sementara itu Mohammad Reza dari Koalisi Rakyat Hak Atas Air (KRuHa) menganggap, persoalan dasar yang terjadi di Indonesia karena belum adanya blue print pengelolaan air. Namun menurutnya sudah ada rel yang jelas, dimana swasta terlibat tetapi tanggung jawab pemenuhan hak masyarakat akan air terpenuhi. “Artinya fungsi sosial diatur dulu hingga rinci baru peran swasta boleh diatur. Ketika kebutuhan domestik masyarakat sudah terpenuhi baru bisa di share ke negara lain,” ulasnya

 

Sumber : http://www.bppspam.com/